Wali Kota Bukittinggi jawab pemandangan umum fraksi DPRD Bukittinggi atas R-APBD Perubahan 2023, R-APBD 2024 dan Ranperda penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum. Jawaban itu disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, Jumat, 15 September 2023.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, dalam jawabannya menjelaskan secara garis besar, terkait R-APBD 2023, retribusi yang mengalami penurunan pada jenis retribusi jasa usaha penyediaan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan.
Sesuai dengan ketentuan Permendagri tentang Barang Milik Daerah, bahwa penilaian terhadap barang milik daerah yang akan disewakan dilakukan oleh KPKNL. Prosedur tersebut sudah dilaksanakan, kondisi terakhir hasil nilai wajar atas sewa barang milik daerah pemerintah Kota Bukittinggi sudah disampaikan oleh KPKNL Bukittinggi. Proses selanjutnya hasil penilaian tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Terkait dengan berapa potensi pendapatan yang akan di dapat.
Pada ranperda tentang APBD 2024 Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan belanja fungsi pendidikan sebesar 24,23% dan fungsi Kesehatan sebesar 23,54%, namun untuk alokasi belanja sarana prasarana pelayanan publik dan alokasi belanja pegawai akan kita bicarakan lebih lanjut pada saat pembahasan perda APBD 2024, karena kegiatan tersebut tersebar pada banyak program dan kegiatan.
Terkait ranperda penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum, Wako menjelaskan
Ranperda ini merupakan langkah awal dari solusi terhadap Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Kota Bukittinggi untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, mengapresiasi jawaban yang disampaikan Wali Kota atas tiga ranperda tersebut. Selanjutnya, jawaban itu menjadi landasan bagi setiap anggota DPRD untuk membahas ketiga ranperda itu bersama pemerintah daerah.
(**)
